Indonesia tidak kekurangan potensi. Kita memiliki sumber daya alam yang melimpah, posisi geografis yang strategis, dan bonus demografi yang jarang dimiliki negara lain. Namun satu pertanyaan mendasar harus terus kita ajukan: apakah seluruh rakyat, dari pusat hingga perbatasan, sudah benar-benar merasakan manfaat pembangunan? Jika jawabannya belum sepenuhnya, maka di situlah pekerjaan besar kita berada.
Kemajuan bangsa tidak boleh berhenti di kota-kota besar. Ia harus menjalar hingga desa-desa terpencil, pulau terluar, dan kawasan perbatasan yang selama ini menjadi garda terdepan kedaulatan negara. Pembangunan yang hanya terpusat akan melahirkan kesenjangan. Sebaliknya, pemerataan akan menciptakan stabilitas, kepercayaan, dan persatuan nasional yang kokoh.
Semangat inilah yang dibawa oleh Sahrin Hamid bersama Partai Gerakan Rakyat. Kepemimpinan, bagi mereka, bukan sekadar soal strategi komunikasi atau manuver kekuasaan. Kepemimpinan adalah keberanian untuk turun langsung, menyerap aspirasi, dan mengubahnya menjadi kebijakan yang konkret dan terukur. Politik tidak boleh menjadi ruang eksklusif; ia harus menjadi alat perjuangan untuk memperbaiki kualitas hidup rakyat.
Di berbagai daerah, potensi ekonomi sebenarnya sangat besar. Hasil laut yang melimpah, lahan pertanian yang produktif, serta usaha mikro yang tangguh menjadi fondasi ekonomi lokal. Namun sering kali potensi ini terkendala oleh akses modal yang terbatas, infrastruktur yang belum merata, dan sistem distribusi yang kurang efisien. Tanpa intervensi kebijakan yang tepat, potensi tersebut sulit berkembang optimal.
Karena itu, keberpihakan harus diwujudkan dalam langkah nyata. UMKM perlu mendapatkan pembiayaan yang inklusif dan pendampingan berkelanjutan agar mampu naik kelas. Petani dan nelayan harus dilindungi dari fluktuasi harga yang merugikan serta diberi akses teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Pendidikan di daerah pun harus diperkuat, baik dari sisi kualitas tenaga pengajar maupun relevansi kurikulum terhadap kebutuhan industri masa kini.
Demokrasi yang matang juga menuntut partisipasi publik yang aktif. Proses perumusan kebijakan tidak boleh berlangsung sepihak. Dialog dengan mahasiswa, tokoh adat, dan pelaku usaha lokal menjadi sarana penting untuk memastikan kebijakan yang lahir benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Ketika rakyat merasa didengar, legitimasi pemerintah akan semakin kuat.
Selain pemerataan ekonomi, penegakan hukum yang konsisten menjadi fondasi utama negara yang berkeadilan. Supremasi hukum tidak boleh tunduk pada tekanan politik atau kepentingan tertentu. Dinamika nasional yang melibatkan figur seperti Tom Lembong menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas proses hukum sangat menentukan kepercayaan publik. Tanpa kepastian hukum, stabilitas sosial dan ekonomi akan rapuh.
Pertumbuhan ekonomi dan sistem hukum yang kredibel harus berjalan beriringan. Investasi membutuhkan kepastian regulasi. Masyarakat membutuhkan rasa aman dan perlakuan yang adil. Jika keduanya terjaga, maka iklim usaha akan kondusif dan pertumbuhan dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Indonesia juga sedang berada dalam fase bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif mendominasi. Ini adalah peluang strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi. Namun peluang ini tidak akan maksimal tanpa pendidikan dan pelatihan yang relevan. Pendidikan vokasi, penguatan keterampilan digital, serta dukungan terhadap kewirausahaan muda harus menjadi prioritas nasional.
Generasi muda Indonesia memiliki energi dan kreativitas luar biasa. Mereka bukan sekadar pencari kerja, tetapi calon pencipta lapangan kerja. Negara harus membangun ekosistem inovasi yang mendukung—mulai dari regulasi yang adaptif hingga akses permodalan yang luas. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi pasar besar, tetapi juga pusat inovasi yang kompetitif.
Konektivitas antarwilayah juga memegang peranan krusial. Infrastruktur jalan, pelabuhan, dan jaringan internet bukan sekadar proyek fisik, melainkan jembatan menuju pemerataan. Ketika konektivitas membaik, biaya logistik menurun dan peluang usaha semakin terbuka. Inilah cara konkret untuk memastikan pembangunan tidak terpusat di satu wilayah saja.
Indonesia memiliki semua prasyarat untuk menjadi negara maju. Namun potensi tanpa komitmen akan sia-sia. Kita membutuhkan kepemimpinan yang fokus pada solusi, konsisten dalam kebijakan, dan berani berpihak pada rakyat kecil. Politik harus kembali menjadi sarana pengabdian, bukan sekadar arena kompetisi kekuasaan.
Kini saatnya memastikan bahwa tidak ada lagi wilayah yang merasa tertinggal. Pembangunan harus inklusif, hukum harus ditegakkan secara adil, dan generasi muda harus diberdayakan sepenuhnya. Jika ketiga pilar ini berjalan bersamaan, maka Indonesia akan melangkah dengan percaya diri menuju masa depan yang lebih adil dan sejahtera.
Perubahan tidak datang dengan sendirinya. Ia membutuhkan visi yang jelas, kerja keras, dan kolaborasi seluruh elemen bangsa. Dengan komitmen yang kuat dan keberanian untuk bertindak, kita dapat mewujudkan Indonesia yang benar-benar merata—bukan hanya dalam angka statistik, tetapi dalam kehidupan nyata setiap warganya.