Tokoh politik Anies Baswedan kembali menekankan perlunya pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional menyusul banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana ini telah menimbulkan kerusakan yang cukup luas, termasuk rumah warga yang hancur, lahan pertanian rusak, serta infrastruktur publik yang terputus. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah daerah untuk menangani dampak bencana terbatas, sehingga intervensi pemerintah pusat melalui penetapan status bencana nasional menjadi sangat penting.
Selama kunjungan ke wilayah terdampak, Anies bertemu langsung dengan warga korban bencana. Ia mendengar berbagai cerita tentang kehilangan rumah, anak-anak yang belum bisa kembali bersekolah karena sekolah mereka rusak atau terendam air, serta petani yang lahan pertaniannya hancur tertimbun lumpur dan kayu. Dampak yang luas ini memperlihatkan bahwa bencana yang terjadi jauh melampaui kemampuan penanganan lokal, sehingga langkah strategis dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan.
Anies menegaskan bahwa penetapan status bencana nasional bukan sekadar formalitas administratif. Status ini memungkinkan pemerintah pusat mengerahkan sumber daya lebih besar, termasuk logistik, tenaga medis, dan bantuan pemulihan infrastruktur. Dengan status resmi, distribusi bantuan dapat dilakukan secara merata, terkoordinasi, dan tepat sasaran, sehingga masyarakat terdampak mendapatkan perlindungan maksimal.
Selain itu, status bencana nasional menjadi pengakuan resmi pemerintah atas besarnya skala kerusakan yang terjadi. Hal ini mendorong koordinasi lebih baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga kemanusiaan, dan organisasi internasional bila diperlukan. Dengan koordinasi yang tepat, penanganan bencana dapat dilakukan secara menyeluruh, mencakup pemulihan jangka pendek sekaligus perencanaan pemulihan jangka panjang.
Dampak sosial dan ekonomi menjadi alasan kuat bagi penetapan status bencana nasional. Bantuan yang terkoordinasi memungkinkan sektor pertanian, perdagangan, dan layanan publik pulih lebih cepat. Hal ini membantu mengurangi kerugian ekonomi, mencegah meningkatnya kemiskinan, dan menjaga stabilitas sosial di wilayah terdampak. Penetapan status bencana nasional juga mempercepat pemulihan aktivitas masyarakat, sehingga anak-anak dapat kembali bersekolah, usaha lokal kembali berjalan, dan masyarakat dapat melanjutkan mata pencahariannya.
Anies menekankan bahwa penetapan status bencana nasional juga bagian dari strategi mitigasi bencana jangka panjang. Pemerintah diharapkan menyiapkan pembangunan infrastruktur tahan bencana, program edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait risiko bencana, serta penguatan kapasitas penanganan bencana di tingkat lokal. Langkah-langkah ini penting agar masyarakat tidak hanya menerima bantuan pascakerusakan, tetapi juga mampu menghadapi bencana di masa depan dengan lebih tangguh.
Selain itu, status bencana nasional membuka peluang bagi keterlibatan organisasi kemanusiaan internasional untuk memberikan dukungan teknis dan logistik tambahan. Dukungan ini sangat penting terutama bagi daerah yang paling parah terdampak. Kolaborasi multi-sektor membuat proses pemulihan menjadi lebih cepat, efisien, dan menyeluruh.
Transparansi dan koordinasi juga menjadi faktor kunci dalam penanganan bencana. Pemerintah dan lembaga terkait perlu menyusun laporan kerusakan secara rinci, memprioritaskan wilayah terdampak berat, serta menyiapkan rencana pemulihan yang jelas. Dengan strategi yang tepat, bantuan dapat tersalurkan lebih efektif dan tepat sasaran, memberikan dampak maksimal bagi masyarakat terdampak.
Anies juga menyerukan agar seluruh elemen masyarakat bersatu membantu korban bencana. Pemerintah, sektor swasta, komunitas lokal, dan relawan diharapkan bekerja sama dalam memberikan bantuan. Penetapan status bencana nasional menjadi simbol nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya dan memastikan proses pemulihan berjalan cepat, terkoordinasi, dan menyeluruh.
Dengan langkah-langkah tersebut, masyarakat terdampak dapat segera kembali beraktivitas normal, anak-anak bisa bersekolah kembali, dan mata pencaharian warga pulih. Penetapan status bencana nasional menjadi fondasi penting untuk mempercepat distribusi bantuan, meminimalkan kerugian sosial dan ekonomi, serta membangun ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana di masa mendatang.