Oleh: Sahrin Hamid, Ketua Umum Gerakan Rakyat
Kita bangga menyebut Indonesia sebagai negara besar, kaya sumber daya, dan kuat dalam keberagaman. Namun ukuran kebesaran bangsa tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi di kota-kota utama. Kebesaran itu diuji di wilayah terluar—di tempat di mana batas negara berdiri dan masyarakat menjaga kedaulatan dengan segala keterbatasan. Dari Merauke, kita belajar bahwa pembangunan yang adil bukan pilihan, melainkan keharusan.
Merauke adalah simbol Indonesia di ujung timur. Di sanalah hari pertama bangsa ini dimulai. Namun apakah perhatian dan kebijakan negara juga dimulai dari sana? Jika wilayah perbatasan masih menghadapi tantangan mendasar dalam infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi, maka kita perlu mengoreksi prioritas pembangunan secara serius.
Kunjungan kami ke Pasar Merauke memperlihatkan denyut ekonomi rakyat yang sesungguhnya. Mama-mama Papua berdiri teguh menjaga usaha kecil mereka. Mereka menjual hasil kebun dan kebutuhan pokok dengan ketekunan luar biasa. Lapak sederhana itu bukan sekadar ruang transaksi, melainkan simbol ketahanan keluarga. Namun semangat mereka membutuhkan dukungan sistem yang kuat. Akses pembiayaan mikro yang terjangkau, kepastian harga, serta perlindungan terhadap pasar tradisional harus menjadi komitmen nyata. Jika pelaku usaha kecil diperkuat, ekonomi daerah akan bertumbuh dari akar yang kokoh.
Dialog dengan para pemuda setempat mengungkap persoalan yang tak kalah penting. Banyak di antara mereka bekerja di sektor informal tanpa kepastian penghasilan. Mereka memiliki tekad untuk maju, tetapi peluang belum sepenuhnya tersedia. Generasi muda di perbatasan tidak kekurangan potensi—yang kurang adalah akses dan dukungan. Negara perlu menghadirkan pelatihan keterampilan yang relevan, mendorong investasi berbasis potensi lokal, serta menciptakan lapangan kerja berkelanjutan. Memberikan ruang bagi pemuda berarti menjaga masa depan bangsa.
Di pesisir Merauke, para nelayan bersiap menghadapi laut yang menjadi sumber penghidupan mereka. Potensi kelautan di wilayah ini sangat besar, namun belum sepenuhnya dioptimalkan. Keterbatasan fasilitas seperti dermaga, penyimpanan hasil tangkapan, dan akses distribusi membuat nilai ekonomi belum maksimal. Jika sektor perikanan dikelola dengan pendekatan strategis dan dukungan infrastruktur yang memadai, kesejahteraan masyarakat pesisir dapat meningkat secara signifikan. Laut bukan hanya sumber daya, tetapi peluang pembangunan yang menanti keseriusan kebijakan.
Kami juga bertemu anak-anak yang belajar dengan segala keterbatasan. Wajah mereka memancarkan semangat dan harapan. Pendidikan adalah fondasi utama kemajuan. Namun tanpa ruang belajar yang layak, tenaga pengajar berkualitas, dan distribusi sarana pendidikan yang merata, semangat itu berisiko terhambat. Anak-anak di perbatasan memiliki hak yang sama untuk meraih masa depan cerah. Ketika pendidikan diperkuat secara adil, maka kesenjangan antarwilayah dapat diperkecil.
Di Kampung Payung, warga secara swadaya menanam mangrove untuk melindungi pantai dari abrasi. Kesadaran lingkungan ini menunjukkan bahwa masyarakat perbatasan bukan sekadar penerima kebijakan, tetapi pelaku aktif dalam menjaga masa depan mereka. Pembangunan yang berkelanjutan harus menghargai inisiatif semacam ini. Pertumbuhan ekonomi dan pelestarian alam tidak boleh dipertentangkan. Keduanya harus berjalan beriringan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Meski semangat masyarakat begitu kuat, tantangan masih nyata. Sebagian hunian belum layak. Fasilitas publik perlu peningkatan. Aspirasi tentang kehadiran sekolah rakyat mencerminkan kebutuhan mendasar yang belum sepenuhnya terjawab. Pembangunan tidak boleh berhenti pada simbol atau seremoni. Ia harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat secara terukur dan konsisten.
Berdiri di KM 0 Merauke menghadirkan refleksi mendalam. Titik itu menandai awal Indonesia dari timur. Jika wilayah terdepan ini belum memperoleh perhatian setara, maka keadilan pembangunan belum sepenuhnya terwujud. Ketimpangan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga ancaman terhadap rasa persatuan dan integrasi nasional.
Karena itu, paradigma pembangunan harus berubah. Perbatasan harus ditempatkan sebagai pusat kebijakan strategis. Alokasi anggaran, program pembangunan, dan investasi publik harus mempertimbangkan peran vital wilayah terluar. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar setiap kebijakan tepat sasaran dan berkelanjutan. Infrastruktur dasar, penguatan ekonomi rakyat, peningkatan kualitas pendidikan, serta perlindungan lingkungan harus menjadi satu kesatuan visi nasional.
Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari angka statistik atau proyek fisik yang terlihat megah. Ukuran sejatinya adalah perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat. Apakah pemuda memiliki pekerjaan yang layak? Apakah nelayan memperoleh pendapatan yang adil? Apakah pedagang kecil merasa aman dalam berusaha? Apakah anak-anak belajar dalam fasilitas yang memadai? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan inilah yang menentukan sejauh mana negara benar-benar hadir.
Indonesia akan menjadi bangsa yang tangguh jika seluruh wilayahnya berkembang bersama. Tidak boleh ada daerah yang tertinggal. Tidak boleh ada warga yang merasa berada di pinggiran negeri sendiri. Membangun Merauke berarti memperkuat Indonesia dari garis terluarnya.
Kini waktunya menempatkan perbatasan di pusat kebijakan nasional. Dengan komitmen yang tegas, kebijakan yang berpihak, dan kerja nyata yang berkelanjutan, kita dapat memastikan Indonesia bertumbuh tanpa tepi—kuat dari timur hingga barat, adil bagi seluruh rakyatnya.