Kuningan, 15 Februari – Kesungguhan membangun organisasi politik yang tertata, sah secara hukum, dan benar-benar bekerja untuk masyarakat kembali ditegaskan dalam rapat konsolidasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Rakyat Kabupaten Kuningan. Forum ini menjadi titik krusial untuk memastikan seluruh struktur kepengurusan tidak hanya lengkap secara administratif, tetapi juga efektif dalam menjalankan peran dan fungsi organisasi.
Ketua DPD, H. Edi Sunaedi, menegaskan bahwa organisasi tidak akan tumbuh hanya dengan struktur yang tersusun rapi. Faktor penentu utamanya adalah kualitas komitmen para pengurus. Jabatan dalam kepengurusan bukan sekadar simbol, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan integritas, disiplin, dan kerja nyata.
Ia menekankan bahwa setiap pengurus wajib aktif sebagai pelaksana tugas partai. Tidak boleh ada posisi yang hanya tercatat dalam struktur tanpa kontribusi konkret. Organisasi yang ingin dipercaya publik harus digerakkan oleh kader yang responsif, konsisten, serta memiliki kesadaran kolektif untuk bergerak dalam satu visi perjuangan.
Dalam konsolidasi tersebut, penyelesaian legalitas organisasi menjadi prioritas strategis. Proses administrasi yang tengah berjalan di Kementerian Hukum dan HAM harus segera dirampungkan agar Gerakan Rakyat memiliki legitimasi hukum yang jelas. Kepastian hukum ini penting sebagai dasar operasional organisasi, sekaligus sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Selain itu, pengurusan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) melalui Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) juga terus dipercepat. Beberapa Dewan Pimpinan Cabang (DPC) masih dalam tahap penyelesaian izin domisili sekretariat. Ketua DPD menegaskan bahwa penyelesaian administrasi ini memerlukan sinergi seluruh pengurus agar tidak menghambat langkah organisasi ke depan.
Komitmen tersebut tercermin dari langkah Ketua DPC Ciawigebang, H. Iik, yang menyediakan rumah pribadinya sebagai sekretariat sementara. Tindakan ini menjadi contoh konkret bahwa membangun organisasi memerlukan kesiapan berkorban dan tanggung jawab nyata. Ia juga menyatakan kesiapannya untuk memperluas basis anggota melalui rekrutmen aktif serta sosialisasi yang lebih masif di tengah masyarakat.
Penguatan keanggotaan menjadi fokus utama dalam pembahasan. Organisasi yang kuat lahir dari kaderisasi yang terencana dan berkelanjutan. Rekrutmen tidak hanya menambah jumlah anggota, tetapi memastikan setiap kader memahami nilai, visi, dan misi partai. Dengan basis anggota yang solid, Gerakan Rakyat akan memiliki kekuatan kolektif yang lebih besar dalam menjalankan program dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Ustad Yogi turut menekankan bahwa loyalitas terhadap organisasi harus dibuktikan melalui tindakan. Kehadiran dalam agenda partai, partisipasi aktif dalam kegiatan sosial, serta kontribusi nyata dalam pelaksanaan program merupakan wujud komitmen yang sesungguhnya. Organisasi akan berkembang apabila setiap pengurus memiliki rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap kemajuan bersama.
Sementara itu, Agus Suryo menyoroti pentingnya tata kelola organisasi yang profesional. Ia mengingatkan bahwa sebelum memperluas kiprah politik, internal organisasi harus tertata dengan baik. Administrasi yang rapi, fungsi setiap bidang yang berjalan optimal, serta fasilitas kesekretariatan yang memadai akan memperkuat kredibilitas partai di mata masyarakat.
Ia juga mendorong dilaksanakannya pendalaman Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) agar seluruh pengurus memiliki pemahaman yang seragam mengenai aturan organisasi. Dengan pemahaman yang komprehensif, setiap keputusan dan kebijakan dapat diambil secara terukur serta sesuai dengan koridor yang telah disepakati.
Yadi menambahkan bahwa badan sosial partai perlu memiliki kejelasan legalitas agar kegiatan kemasyarakatan memiliki dasar hukum yang kuat. Gerakan Rakyat diharapkan tidak hanya aktif dalam dinamika politik, tetapi juga hadir secara nyata membantu masyarakat melalui program sosial yang terstruktur dan berkelanjutan.
Dewan Penasehat H. Ali mengingatkan pentingnya menjaga amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab. Ia menegaskan bahwa setiap kader wajib menjalankan tugas sesuai AD/ART serta menjaga soliditas internal. Percepatan rekrutmen anggota di berbagai tingkatan juga dinilai strategis untuk memperluas jaringan dan memperkuat struktur organisasi secara menyeluruh.
Hasil konsolidasi menyimpulkan bahwa struktur kepengurusan DPD telah terbentuk lengkap dan kini memasuki tahap finalisasi administratif. Dalam waktu dekat, DPD akan mengajukan penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) resmi beserta atribut kepartaian sebagai identitas formal yang mempertegas eksistensi organisasi.
Setiap bidang diwajibkan menyusun program kerja yang realistis, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Agenda pendalaman AD/ART akan segera dilaksanakan guna memastikan seluruh pengurus memahami peran dan tanggung jawabnya secara menyeluruh.
Melalui konsolidasi ini, DPD Gerakan Rakyat di Kabupaten Kuningan menegaskan kesiapannya membangun organisasi yang solid, sah secara hukum, dan profesional. Dengan fondasi legal yang kuat serta komitmen kolektif yang terjaga, Gerakan Rakyat optimistis mampu menjadi kekuatan politik yang bertanggung jawab, kredibel, dan benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat luas.